Sidan perkara no 2/PUU-VII/2009 akan digelar pada Kamis 19 Maret 2009, pukul 15.00 di Ruang Sidang Pleno, Gedung Mahkamah Konstitusi Lt 2. Hadir yaa …..
Baru dapat berita dari MK, kalau sidang pleno perkara No 2/PUU-VII/2009 dijadwalkan pada Kamis, 12 Februari 2009 pukul 10.00 di ruang sidang pleno MK. Jika mau hadir, dipersilahkan
Kamis kemarin, kami menyerahkan perbaikan permohonan kami ke kepaniteraan MK. Mudah-mudahan sidang pleno segera digelar
22 Januari 2009 - 17:5 WIB
Kurniawan Tri Yunanto
VHRmedia, Jakarta – Pasal 27 Ayat 3 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum. UU ini berpotensi mengancam kebebasan warga negara mendistribusikan informasi melalui fasilitas internet.
Pasal karet dalam UU ITE berbahaya, mudah sekali menyeret orang menjadi tersangka.
Kamis, 22 Januari 2009, 16:50 WIB
Elin Yunita Kristanti, Mohammad Adam
VIVAnews - Belum setahun disahkan Dewan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik sudah digugat di Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatannya, Narliswandi Piliang menilai ada pasal karet dalam UU tersebut.
Jumat, 23 Januari 2009
JAKARTA (Suara Karya): Kewenangan Dewan Pers bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencabut izin penerbitan media cetak bertentangan dengan fungsi dan kewenangannya.
Aturan dalam UU ITE memuat sanksi pidana yang lebih berat dari aturan serupa dalam KUHP.
Kamis, 22 Januari 2009, 16:21 WIB
Elin Yunita Kristanti, Mohammad Adam
VIVAnews - Gugatan uji materiil UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jalan terus. Majelis panel Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Arsyad Sanusi dan beranggotakan Mukhtie Fadjar serta Maruarar Siahaan, meloloskan gugatan ke tahap selanjutnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kamis (2/1), di ruang sidang Pleno Gedung MK, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.
No : 04/SP/TAKBI/I/2009
Perihal : Siaran Pers Untuk Segera Disiarkan
Sejak diundangkannya UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), para pengguna internet khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya akan sangat mudah terancam dengan rumusan Pasal 27 ayat (3) yang kabur, multitafsir dan mudah salah digunakan, sehingga mampu menghilangkan hak konstitusional setiap warga Negara.
JAKARTA: Departemen Komunikasi dan Informatika menargetkan dapat mengesahkan tiga rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunan dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada tahun ini.